PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011
Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 131/PMK.01/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/2011
Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-90/BC/2009 Tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Lampiran :
- Sub Bagian Umum
- Seksi Kepatuhan Internal
- Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi
- Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
- Unit Pengawasan (Inteldak dan PBHT)
*) SOP di atas merupakan SOP pada KPPBC Tipe Madya Cukai
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-55/BC/2011
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-90/BC/2009 Tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Lampiran :
Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepada Pejabat di Lingkungan DJBC
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-05/BC/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.01/2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
