Kategori
Label
Trafik

A B K

ANALISIS BEBAN KERJA ( ABK)

Departemen Keuangan memiliki peran yang penting, strategis, dan instrumental dalam menata keuangan negara serta merumuskan kebijakan fiskal dan ekonomi akan dapat terwujud secara optimal melalui kinerja yang tinggi dari segenap jajarannya. Untuk mencapai peran yang penting tersebut, Institusi dan seluruh jajaran di Departemen Keuangan melaksanakan program Reformasi Birokrasi. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab, serta menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Reformasi yang dilakukan Departemen keuangan diprioritaskan pada tiga hal utama, yaitu penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia. Ketiganya diharapkan mampu menciptakan aparatur negara yang bersih, professional dan bertanggung jawab. Yang paling penting reformasi birokrasi di Depkeu dituntut menghasilkan birokrasi yang professional, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima.

Penyempurnaan proses bisnis diarahkan pada upaya meningkatkan layanan publik dengan fokus pada tiga hal yaitu penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), melakukan Analisis dan Evaluasi Jabatan, dan melakukan Analisis Beban Kerja (ABK). Penyusunan SOP yang rinci diharapkan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif, melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan setiap jabatan, serta melakukan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Dengan ketiga piranti tersebut Bea dan Cukai diharapkan dapat memberikan layanan prima kepada publik, yaitu layanan yang terukur dan pasti dalam hal waktu penyelesaian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan.

Fenomena tersebut mendorong Departemen Keuangan melakukan Analisis Beban Kerja dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di lingkungan Departemen Keuangan.

Analisis Beban Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Pelaksanaan Analisis Beban Kerja dilakukan dengan membandingkan jumlah jam kerja efektif per tahun setiap pegawai yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan dengan jumlah jam kerja untuk menghasilkan output/keluaran. Untuk melakukan analisis beban kerja, langkah awal adalah melakukan inventarisasi seluruh pekerjaan dalam suatu unit organisasi serta menetapkan jam kerja efektif setiap pegawai/pejabat pertahun.

Setelah ditetapkannya jam kerja efektif maka semua outputs/kegiatan harus bisa dikonversi ke dalam orang jam. Untuk itu setiap outputs/kegiatan harus ditentukan satuannya (lembar, frekwensi, orang dll), volume kerjanya dan setiap satuan produk tersebut memerlukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan/memproses, yang kelak akan menjadi waktu standar (norma waktu) dan akan berfungsi sebagai variabel tetap dalam pelaksanaan analisis beban kerja, sedang sebagai variabel tidak tetap yang selalu hampir akan berubah setiap tahun adalah volume kerjanya.

Semua produk/outputs/kegiatan/aktivitas unit kerja dan norma waktu yang diperlukan oleh setiap jabatan yang terkait didata baik tugas pokok, tugas tambahan, tugas rutin, insidentil yang terkait dengan kedinasan. Tugas-tugas di luar kedinasan seperti mengurus koperasi, Bapor dan sejenisnya tidak ikut didata. Dalam melakukan pendataan didata pula jumlah pegawai/pejabat yang ada. Pendataan tersebut dilakukan dengan menggunakan Form A, Form B dan Form C.

Data tersebut selanjutnya diolah untuk menghitung beban/bobot kerja setiap jabatan dalam suatu unit kerja, dengan menggunakan rumus tersebut di atas dan dikerjakan dengan menggunakan formulir FP 2.

Berdasarkan hasil perhitungan beban kerja tersebut, selanjutnya dapat dihitung jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, dengan menggunakan formulir FP3. Dalam FP3 ini sekaligus akan dapat dihitung kelebihan/kekurangan pegawai berdasarkan jabatan, Efektivitas Jabatan (EJ) dan Prestasi Kerja Jabatan (PJ). Setelah semua unit organisasi dihitung/dibuatkan FP3, selanjutnya dihitung Kebutuhan Pejabat/ Pegawai unit, tingkat efisiensi jabatan unit (EU), dan Prestasi kerja Unit (PU) dalam formulir FP4. Dalam FP4 ini sekaligus akan dapat dihitung kelebihan/kekurangan pegawai unit, Efektivitas Unit (EU) dan Prestasi Kerja Unit (PU).

Pencarian
Kontak Kami

Bagian OTL Sekretariat DJBC
Gedung Utama Lt. II KP DJBC
Jl. Jend. Ahmad Yani
Jakarta 13230
Telp. 4890308 Ext. 141/145
Faks. 4897777

Statistik

IP

KEP-74/BC/2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP 90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.   KEP ini berisi tentang SOP di lingkungan DJBC yang telah disesuaikan dengan standar Kementerian Keuangan. SOP-SOP tersebut dikelompokkan berdasarkan tipologi kantor (KPU, KPP Madya Pabean, dll) sehingga memudahkan pengguna untuk mencari SOP yang dibutuhkan. Pada Kepdirjen ini terdapat 168 SOP baru yang ditambahkan , 5 SOP yang direvisi, serta mencabut 4 lampiran dari lampiran KEP-90/BC/2009. adapun lampiran-lampiran yang dicabut adalah: 1. Lampiran VIII- SOP KPPBC Tipe A1 2. Lampiran IX- SOP KPPBC Tipe A2 3. Lampiran X- SOP KPPBC Tipe A3 4. Lampiran XI-SOP KPPBC tipe B   Untuk mengunduh KEP-74/BC/2013, silahkan klik di sini.   Untuk mengunduh SOP-SOP yang telah disusun, klik di sini.
This site is protected by WP-CopyRightPro